Medan (MP) – TIM Pembela Mesjid Al-Ikhlas di Jalan Timor Medan menilai penghancuran Mesjid  Al-Ikhlas dinihari Rabu kemarin yang dilakukan oknum atau pihak tertentu merupakan perbuatan melawan hukum,terror,pelanggaran HAM dan pelecehan terhadap umat Islam.Karena itu,perbuatan itu harus digugat melalui 4 solusi hokum

Kepada wartawan di Medan,Jumat(6/5) Tim Pembela Mesjid Al-Ikhlas Jalan Timor Medan,HMK Aldian Pinem,SH,Hamdani Harahap,SH dan Rudiansyah,SH dan Tommy Bellyn,SH menilai,ke 4 solusi hukum itu yakni segera melaporkan tindakan criminal itu kepada Presiden,DPR RI,Menteri Pertahanan,Panglima TNI,Kapolri,Komnas HAM,Menag dan PBB Perwakilan Jakarta agar oknum yang melakukan penghancuran tersebut dapat ditindak.

Solusi kedua,kata praktisi hukum itu segera membuat pengaduan ke Kapoldasu tentang tindakan penghancuran Mesjid tersebut merupakan pelecehan umat beragama,karena penghancuran Mesjid dilaksanakan tengah malam atau dinihari.Ironis lagi,ponsel dan kunci sepedamotor dirampas oknum tertentu tanpa proses hukum.

Solusi ketiga,menggugat pihak tertentu ke Pengadilan Negeri Medan,karena telah mempertahankan dan merusak Mesjid seluas 11x 11 M dengan tergugat I Menteri Pertahanan,Tergugat II Pangdam I/BB dan Tergugat III perusahan yang melakukan ruislagh.

Sedangkan solusi keempat,lanjut Aldian Pinem,melayangkan gugatan ke PTUN Medan terhadap sertifikat Hak Pakai No.847 yang tergugatnya BPN Medan.Alasannya,tanah Mesjid berukuran 11 x11 M dimasukkan secara kolektif kedalam Sertifikat Hak Pakai No.847.
Tanpa penelitian.

Mengenai ruislagh kompleks Hubdam I/BB termasuk didalamnya Mesjid Al-Ikhlas di jalan Timor Medan,menurut Aldian Pinem tanpa penelitian terhadap historis tanah untuk mendapatkan mana lebih dulu Mushola(Mesjid Al-Ikhlas) ketimbang keberadaan Hubdam I/BB di areal tanah tersebut.”Penelitian penarian fakta itu seharusnya bisa menentukan sejarah keberadaan Mushola yang sudah beralih menjadi Mesjid Al-Ikhlas.
Begitu juga bisa diketahui,mengapa tanah Mesjid dijadikan satu kesatuan perkantoran TNI yang ada di areal tersebut menjadi Sertifikat Hak Pakai N0.847 yang menjadi asset Dephan.Tentu saja Tim yang memasukan tanah mesjid Al-Ikhlas itu menjadi asset Dephan harus diteliti ulang.

Begitu juga musyawarah rencana pemindahan Mesjid  dengan Ormas Islam di Medan tanpa menyertakan Jamaah Mesjid atau Mukimin(orang yang berdomisili disekitar Mesjid) serta Badan Kenaziran Mesjid.Ini azas otonomisasi dan territorial yang mutlak.Artinya Jemaah diluar Mesjid Al-Ikhlas tidak dibenarkan membuat keputusan tentang pembongkaran,ujar Aldian Pinem(R04)

Sumber : http://www.medanposonline.com