…“ Eksistensi manusia itu ditentukan oleh tiga hal: kebebasan (freedom), tanggung jawab (responsibility) dan keruhanian (spirituality) “…

“ Begitulah gwe baca barusan dari artikel yang gwe gak tau sapa yang nulisnya.Pas baca soal kebebasan, gwe jadi rada tertarik ngebahasnya. Gwe coba aja googling. Sapa tau nemu tulisan yang menarik.Salah satunya gwe dapet “ :

Bahwa, lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) dilandasi dua hak paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan, yang mencerminkan hak kebebasan seseorang tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri, namun sebaliknya untuk membuat orang lain tidak dirugikan sehingga terdapat persamaan. “ (Drs Suyahmo Msi, Staf pengajar Universitas Negeri Semarang )

“ Kebebasan merupakan hak asasi setiap manusia. Apakah benar begitu ?

Dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  Dalam Bab III bagian ke lima yang memuat  pasal 20 sampai dengan pasal 27 menyatakan didalamnya dibahas tentang kebebasan yang dimiliki manusia.Diantaranya larangan perbudakan, kebebasan dalam beribadah dan beragama, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul, keyakinan berpolitik, sampai dengan kebebasan seorang warga negara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal didalam wilayah negara yang bersangkutan.

Not so bad..Ternyata banyak juga tulisan yang ngebahas masalah kebebasan. Coba gwe search lagi..Nyambung lagi ntar ya..”

(De Angelis – Cbn – , 29 Mart 2007 )

LANJOET

“ Kembali berbicara masalah kebebasan.Sebenarnya kebebasan apa saja sih yang kita miliki.Terutama kita sebagai seorang warga negara ( WNI ).Gwe gak banyak tau juga sih.makanya pengen tau juga batasan2 kebebasan di negara kita tercinta ini Gwe coba search lagi …

Salah satunya gwe dapet ” :

1.KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

“ Penting juga nih buat kita2 yang senang berekpresi dimuka umum dalam bentuk apapun. Yang menyuarakan hak2nya, yang menyatakan ketidak setujuannya, yang menyatakan penolakan ato dukungan. Berikut tulisan singkatnya “ :

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan  “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Yang dimaksutkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

“ Ngomong2 soal demo, banyak juga tuh masalah ato dampak dari demo tersebut. Kebanyakan sih ada yang menang ada yang kalah, ada yang untung ada yang rugi.Jarang tuh yang namanya demo sama untung.Sama2 ru gi iya…Ni da pembahasan lagi masalah demo “ :

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat.

Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Meskipun tidak menyentuh secara detail tatacara dan pelaksanaan dari unjuk rasa itu sendiri namun Undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis.

Dalam Undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 yang dimaksudkan dengan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Adapun tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 UU No.9 Tahun 1998 adalah sebagai berikut: Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembanganya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok

Maksud dari tujuan tersebut adalah bagaimana negara memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warganegara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia namun juga diringi dengan tanggung jawab dari individu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas warganegara dalam keikutsertaannya untuk mewujudkan suasana yang demokratis.  (Heady Anggoro Mukti, SH )

“ Begitulah kurang lebih aturannya. Kenapa demo2 harus diatur..Sebenernya ok juga ya konsepnya kalo bisa dijalankan dengan benar dan sesuai.Masih ada lanjutnya, tapi cukup dulu hari ni. Puyeng tar baca sesuatu yang serius banyak2. Mendingan dikit2 tapi di ngerti’in dan dipahami.Syukur2 dilaksanain. Bukan begitu…??!! “

( De Angelis – Cbn  , 02 April 2007 )